Sejarah OPD

Sejarah Dinas Sosial

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah

Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah- daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca),

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban

perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembalioleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 20011 .

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanapemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan

sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru2 . Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.


Comments