PEKANBARU – Dalam rangka pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang dikenal Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru sukses menggelar Seminar Nasional pada Selasa (15/3) di Grand Central Hotel Pekanbaru.

Seminar Nasional yang dibuka oleh Gubernur Riau dalam hal ini diwakili Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi Riau T. Zul Efendi, S.H., M.Si dihadiri oleh 70 Peserta Luring dan secara Virtual dibuka untuk 500 Peserta.

Dukungan dari berbagai pihak yang hadir lansung dalam seminar ini yaitu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Agung Nugroho, Kapolresta Pekanbaru, Dandim 0301/PBR, Perwakillan Perguruan Tinggi Riau, Mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, TP2GD Provinsi Riau dan lapisan Lembaga Pariwisata Sejarah.

Wakil Wali Kota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, S.Si juga selaku Ketua TP2GD Kota Pekanbaru meminta masukan atau saran dari Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Kadis Sosial Provinsi Riau.

“Harapan Kami, TP2GD Kota Pekanbaru kepada TP2GD Provinsi Riau bisa memberikan saran dan masukan sehingga bapak Gubernur Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Riau bisa mengajukan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial RI,” ujar Ayat.

Kadis Sosial Provinsi Riau T. Zul Efendi meminta TP2GD Kota Pekanbaru untuk tak Lelah mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengetahui Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional.

“Kami mewakili Bapak Gubernur Riau untuk membuka Seminar Nasional ini, berharap Bapak Wakil Walikota Pekanbaru selaku Ketua TP2GD Pekanbaru bersama Tim-nya tak lelah melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperjuangkan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional yang berasal dari Riau,” ungkap T. Zul Efendi usai membuka Seminar.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai Sekretariat TP2GD Pekanbaru menghadirkan empat Narasumber yang salah satunya Dra. Murhardjani, MP dari Direktorat Jenderal Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2RS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.